Kalurahan Ngoro'oro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021, sehubungan  terjadi  perkembangan  yang  tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, ..selengkapnya

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan  Bersama. Dalam rangka pembentukan BUM ..selengkapnya

Peraturan ini memuat tentang Laporan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021; Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan Daftar Program Sektoral, Program ..selengkapnya

Peraturan Kalurahan ini adalah perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2022, memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan kalurahan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan ..selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2020, sehubungan  terjadi  perkembangan  yang  tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, ..selengkapnya

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan ..selengkapnya

Atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan ..selengkapnya

Bahwa Corona Virus Diseas 2019 adalah wabah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Diperlukan sebuah strategi dan kebijakan pemerintah untuk menanggulanginya. Berbagai strategi dan kebijakan belum mampu menghilangkan bahkan cenderung semakan banyak masyarakat yang terkena virus. Upaya yang ditempuh ..selengkapnya