Kalurahan Ngoro'oro

Undang-undang sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Kalurahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Kalurahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan ..selengkapnya

Undang-undang sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Kalurahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Kalurahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan ..selengkapnya

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan, karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik, setiap aparat harus dapat menyajikan ..selengkapnya

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan, karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik, setiap aparat harus dapat menyajikan ..selengkapnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Kalurahan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Kalurahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma ..selengkapnya

LPPD ini di buat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan ..selengkapnya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018. LPPD ini di buat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk mengembangkan dan meningkatkan ..selengkapnya

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya yang dikaruniakan kepada kita, Desa Ngoro-oro telah menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun ..selengkapnya