Peraturan Desa

  • Perkal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan APBKalurahan TA. 2025

    05 November 2025 09:00:48 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan APBKalurahan TA. 2025
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024, sehubungan  terjadi  perkembangan  yang  tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Untuk Ketahahan Pangan Pada

    28 Oktober 2025 13:08:54 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Untuk Ketahahan Pangan Pada
    Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Kalurahan untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Kalurahan pada Unit Usaha Ketahanan pangan BUM Kalurahan. Bahwa penyertaan modal pada BUMKalurahan untuk ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perkal Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPKal Tahun 2025

    27 Oktober 2025 09:29:24 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perkal Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPKal Tahun 2025
    Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2024. Bahwa karena perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait ketahanan pangan dengan Dana Desa yang semula masuk pada kegiatan Belanja Kalurahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKPKalurahan Tahun 2026

    13 Oktober 2025 14:17:04 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKPKalurahan Tahun 2026
    Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) merupakan dokumen perencanaan kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMKalurahan. RKPKalurahan memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJM Kalurahan

    13 Oktober 2025 14:11:00 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJM Kalurahan
    RPJM Kalurahan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya perubahan prioritas pembangunan nasional dan ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBKal TA.2024

    04 Februari 2025 11:03:57 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBKal TA.2024
    Peraturan ini memuat tentang Laporan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024; Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024; dan Daftar Program Sektoral, Program ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBKal TA. 2025

    08 Januari 2025 09:22:58 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBKal TA. 2025
    Peraturan Kalurahan ini adalah perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025. Peraturan ini telah di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini memuat tentang pendapatan, belanja ..selengkapnya

  • Perkal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan

    08 Januari 2025 08:56:58 WIB Anggun Meridiana S.I.P
    Perkal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan
    Pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian kalurahan. Berkenaan dengan itu pungutan kalurahan perlu di buat peraturan kalaurahan. Pungutan ..selengkapnya